HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Sejarah Pengadilan Negeri

page

Sejarah Pengadilan

Di halaman ini dijelaskan mengenai sejarah Pengadilan Negeri Kebumen                                                                                                                                                        

Indeks Artikel

SEJARAH PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Pengadilan Negeri Kebumen bersama-sama Pengadilan Agama Kebumen merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan Negara di bidang Yudikatif/kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten Kebumen. Kedudukannya sejajar dengan penyelenggara kekuasaan Negara di bidang Eksekutif dan bidang Legislatif.

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Kebumen tentu tidak lepas dari lembaga yang menaunginya yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi, bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang didirikan dengan mendasarkan kepada Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jateng di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar, dimana salah satu wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Kebumen.

AWAL MULA GEDUNG PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Pada mulanya Pengadilan Negeri Kebumen menempati sebuah gedung yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, di Jalan Pahlawan, Kabupaten Kebumen, kini dipergunakan sebagai Aula Sekretariat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya sejak tanggal 20 Februari 1986, Kantor Pengadilan Negeri Kebumen telah berpindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Indrakila Nomor 15, Kabupaten Kebumen yang dipergunakan hingga sekarang. Peresmian penggunaan gedung baru dilakukan oleh Dr.Dimyati Hartono, S.H., yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Propinsi Jawa Tengah, dan Beliau pernah menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang serta pernah pula menjadi Anggota DPR Republik Indonesia.

Foto Persidangan Pengadilan Negeri Kebumen Tahun 1985

(Sumber : http://store.tempo.co)


SEJARAH PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA

Pada jaman Hindia Belanda

Berdasarkan Reglement 1 Mei 1848 tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Kehakiman, ada 6 (enam) jenis Pengadilan, yaitu :

  1. Districtgerecht adalah pengadilan yang bertugas mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia Asli sebagai Tergugat, dengan nilai harga dibawah f20.
  2. Regenschapgerecht adalah pengadilan yang bertugas mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f20-f50 dan sebagai pengadilan Banding untuk keputusan-keputusan districtgerecht.
  3. Landraad adalah pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dengan orang-orang Tiongkok, orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan Bangsa Indonesia, juga dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa, selain itu Landraad juga sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara-perkara yang diputuskan oleh Regenschapgerecht sepanjang dimungkinkan Banding.
  4. Rechtbank van omgang-residentiegerecht (tahun 1901) dan berubah menjadi menjadi Landgerecht.
  5. Raad van Justitie, terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua Bangsa sesuai dengan ketentuan.
  6. Hoogerechtshof adalah pengadilan tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

Pada jaman Pemerintahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang telah ditetapkan Undang-undang Tahun 1942 Nomor 14 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, yang membagi pengadilan sebagai berikut :

1. Gun Hoon adalah Pengadilan Kawedanan, merupakan lanjutan dari districtsgerecht.

2. Ken Hooin adalah Pengadilan kabupaten, merupakan lanjutan dari regenschapsgerecht.

3. Keizai Hooin adalah Pengadilan kepolisian, merupakan lanjutan dati Landgerecht.

4. Tihoo Hooin adalah Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari Lanraad.

5. Kooto Hooin adalah Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari Raad van Justisie.

6. Saikoo Hooin adalah Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari Hooggerechtshof.

Pada masa pemerintahan Jepang juga menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan Osamu Seirei 1944 No.2, yang menetapkan bahwa Tihoo Hooin merupakan pengadilan untuk segala golongan penduduk, dengan menggunakan Hukum Acara HIR.

Pada jaman Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Tahun 1945-1949

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan.

Dengan adanya Pemerintahan Pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu Verordening No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Landgerecht dan Appelraad dengan menggunakan HIR sebagai Hukum Acaranya.

Pada masa ini juga diterbitkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan.

b. Tahun 1949-1950

Konstitusi RIS Pasal 192 menyatakan bahwa Landgerecht diubah menjadi Pengadilan Negeri dan Appelraad diubah menjadi Pengadilan Tinggi

c. Tahun 1950-1959

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 telah diadakan Unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan swapraja dan pengadilan adat.

d. Tahun 1959 s/d terbitnya UU No. 14 Tahun 1970

Pada zaman Orde Lama, dikenal 3 (tiga) jenis pengadilan yaitu masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, hal tersebut termaktub dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1964, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diantaranya membagi pengadilan menjadi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya Peradilan Umum diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. (Sumber Blog Disriani Latifah dengan beberapa perubahan yang dipandang perlu).

Foto Landraad

(Sumber : http://nl.wikipedia.org/wiki/Landraad_%28Nederlands-Indi%C3%AB%29)