HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Peringatan HUT Mahkamah Agung ke 71

on Jumat, 19 Agustus 2016. Posted in Berita/Pengumuman Publik

Peringatan HUT Mahkamah Agung ke 71

Kebumen, 19-08-2016. Seluruh warga peradilan mempringati hari ulang tahun Mahakamah Agung Republik Indonesia yang ke 71, Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Agama Kebumen bersama-sama menggelar upacara bendera dan yang menjadi Inspektur Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen Drs. Mazharuddin, MH.
Tema yang diangkat pada tahun ini adalah "Penguatan Akuntabilitas Peradilan dalam Rangka Menggapai Kembali Kepercayaan Publik".

 

Upacara dimulai tepat pada pukul 07.00 wib dengan diikuti oleh seluruh warga Peradilan Negeri Kebumen dan Agama Kebumen. Inspektur Upacara menyampaikan amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. DR. M. Hatta Ali, SH.,M.H., "Sepanjang paruh pertama tahun 2016 dunia peradilan telah didera berbagai permasalahan hukum terkait integritas jajaran badan peradilan, tercatat 6 (enam) orang aparat pengadilan terjaring OTT KPK atas dugaan tindak pidana penyuapan dan harus menghadapi proses peradilan pidana, meski jumlah tersebut prosestasenya relatif sedikit dibanding jumlah aparatur Mahkamah agung dan jajaran dibawahnya yang berjumlah kurang lebih 32.00 personil, akan tetapi permasalahan hukum ini telah menunjukkan bahwa lembaga peradilan beserta segenap aparaturnya dianggap belum mampu membentengi diri, baik dari intervensi kepentingan pihak berperkara maupun godaan harta. Merespons permasalahan-permasalahan tersebut Mahkamah Agung tidak berdiam diri saja, beberapa program telah digulirkan guna mempertahankan dan meningkatka kinerja guna mempertahankan kepercayaan publik. Perma Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2016 disahkan sebagai upaya penguatan sistem akuntabilitas Mahakamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Lembagai peradilan harus bangkit, bersemangat dan berkinerja positif sehingga dapat menggapai kembali tingkvat kepercayaan publik yang tinggi".

 

 Terakhir, Ketua Mahkamah Agung memberi 2 amanat yang harus dipegang oleh seluruh aparatur peradilan, pertama : agar segenap aparatur peradilan mampu menjaga perilakunya, kedua : agar Pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan tugasnya menjadi kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengawasi Kebijakan.
Mari kita bersama-sama bertekad untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kita dimulai dari kedisiplinan diri. (Humas/Tim IT).