Kebumen, 21 Januari 2015. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kebumen, telah dilaksanakan rapat bulanan di lingkungan Pengadilan Negeri Kebumen, yang dilaksanakan pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2015, sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, diikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Pan/Sek beserta Pejabat Struktural maupun Fungsional dan karyawan/karyawati PN Kebumen.

Rapat bulanan pada kali ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan untuk tahun 2015 dan membahas evaluasi pelaksanaan program-program tahun 2014, diawali dari laporan para Hakim Pengawas Bidang, membahas Laporan Tahunan 2014 dan membahas hasil Rapat Koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Kebumen, 21 Januari 2015. Dalam rangka mempersiapkan bahan rapat koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, para Hakim Pengadilan Negeri Kebumen telah mengadakan diskusi bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Kebumen. Diskusi dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Marolop Simamora, S.H.,M.H., dan diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen beserta seluruh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen.

Diskusi antara lain membahas perihal jangka waktu penanganan perkara perdata menyangkut sengketa partai politik, dimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Partai Politik, penyelesaian perkara menyangkut sengketa partai politik dibatasi dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan. Di lain pihak, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Mediasi, semua perkara perdata gugatan harus melalui proses mediasi dan apabila mediasi tidak dilaksanakan akan berimplikasi putusan menjadi batal demi hukum. Jangka waktu mediasi itu sendiri ditentukan selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari kerja dan berdasarkan Perma tersebut juga disebutkan bahwa jangka waktu mediasi tidak diperhitungkan sebagai jangka waktu penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, akan menjadi persoalan hukum, apabila ternyata perkara perdata gugatan mengenai partai poltik dalam penyelesaiannya selama 60 hari sejak didaftarkan, karena hal tersebut sulit tercapai manakala jangka waktu mediasi dipergunakan secara maksimal oleh para pihak, sehingga menyikapi kondisi tersebut, seyogyanya Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk penyelesaian perkara gugatan menyangkut partai politik agar tidak timbul polemik di kemudian hari. (Humas/Tim IT).